oleh Propinsi Sumatera Tengah,melihat realita itu H.Muchtaruddin dan kawan kawan tidak berputus asa.dengan kondisi yang masih dalam suasana yang memperihatinkan H.Mukhtaruddin,dkk terus berjuang untuk mengupayakan untuk berdirinya sekolah sekolah guna mencerdaskan kehidupan\u00a0 anak anak Kerinci.tidak berapa waktu kemudian,Ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof MR.H.Muhammad Yamin mengunjungi Kerinci dalam rangka Kampanye Pemilu tahun 1955, H.Muchtaruddin bersama beberapa orang tokoh masyarakat Kerinci lainnya berhasil memperjuangkan berdirinya SMA Negeri,SGA Negeri,STM Negeri dan SKP Negeri.<\/p>\n
Dibidang Politik,sesuai dengan maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1946, Partai Partai Politik terus dikembangkan dan dimantapkan,dan dalam waktu yang bersamaan berdiri pula organisasi non politik yang bergerak dalam bidang pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang diberi nama \u201d Majelis Kerapatan Adat Alam Kerinci \u201c( MKAAK<\/b>) organisasi ini dipimpin oleh H.Abdul Kadir Djamil, H.Idris Depati Singo Lago \u00a0dan M.Sulut Ngabi Teh Setio Bawo<\/p>\n
Pada tanggal 16 Maret 1954 rakyat Kerinci kembali menyuarakan aspirasinya dengan cara kembali mengirimkan surat kepada pemerintah pusat di Jakarta\u00a0 agar memperhatikan keinginan rakyat Kerinci.Surat tersebut ditandatangani oleh seluruh Kepala Mendapo, Partai partai Politik dan MKAAK. pada \u00a0sidang Pleno DPRS ke 4 \u00a0Kabupaten PSK \u00a0surat rakyat Kerinci kembali dibicarakan-sidang \u00a0kemudian memutuskan membentuk komisi beranggotakan lima orang yang selanjutnya dikenal dengan nama \u201d Komisi Lima\u201d dan sebagai ketuanya ditunjuk Bupati PSK, Komisi ditugaskan mengumpulksn data\u00a0 yang lengkap perihal pemekaran Kabupaten PSK.<\/p>\n
Hasil pemantaun Komisi Lima ini pada bulan Februari 1956 di bahas di dalam sidang Pleno DPRS Kabupaten PSK(Prof.H.Idris Jakfar,SH ) .kesimpulan akhir sidang menyetujui untuk membagi Kabupaten PSK menjadi Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan,dan pada bulan September 1956 \u00a0Kabupaten \u00a0PSK \u00a0mengutus \u00a0delegasi yang dipimpin Bupati PSK \u00a0Oedin \u00a0menghadap Gubernur \u00a0Sumatera Tengah dan Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu sedang berada di Sumatera Barat,guna membicarakan hal tersebut.<\/p>\n
Dilain pihak\u00a0 para \u00a0tokoh tokoh dan pemuda putra daerah Kerinci yang \u00a0berada di Padang dan di Jambi secara aktif ikut melakukan perjuangan melalui pendekatan informal kepada Kabinet dan DPR-RI di Jakarta,para tokoh tokoh pemuda saat itu antara lain adalah: Djanan Thaib Bakri, Idris Djakfar,Amry Payung dan Yatim Abas dari Padang, sedangkan tokoh tokoh Pemuda Kerinci\u00a0 dari Jambi\u00a0 yang terlibat secara aktif antara lain adalah: H.Husein Bakri (Majsyumi) H.Ramli Departi Parbo Singo, Chatib Nurdin( N U ) H.Samin Ali (PERTI) \u00a0Zainal Abidin Sati (PSII) dan Affan Murad (PNI)<\/p>\n
Akibat gencarnya tuntutan rakyat akhirnya pemerintah pusat mengutuskan MR.Amrah Muslimin <\/b>\u00a0ke Kerinci untuk menyelesaikannya, didampingi Patih Amir Hamzah Datuk Tongga<\/b> (Mewakili Gubernur Sumatera Tengah) \u00a0rombongan sampai di Sungai Penuh pada tanggal 26 September 1956. dan pada hari juga dilaksanakan rapat khusus dengan seluruh epala\u00a0 Djawatan\/instansi, para tokoh tokoh masyrakat,pemimpin partai partai politik,Pemuka pemuka adat, dan alim ulama bertempat di Gedung Nasional Sungai Penuh<\/p>\n
Pada kesempatan rapat itu telah berbicara wakil rakyat Pesisir Selatan Ma\u2019arifat Umar dan \u00a0wakil rakyat Kerinci H.Muchtaruddin,para wakil wakil rakyat dari masing masing daerah itu menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat agar segera merealisir pemekaran Kabupaten PSK menjadi Kabupaten Kerinci dengan ibukotanya Sungai Penuh\u00a0 dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kotanya Painan.Kebijaksanaan ini dipandang perlu mengingat luasnya wilayah Kabupaten PSK,sehingga dengan Pemekaran ini diharapkan dapat menghindari keterlambatan dalam pembangunan<\/p>\n
Pada saat perjuangan otonomi mulai menampakkan titik terang, terjadilah peristiwa pengambilan kekuasaan oleh Ketua Dewan Banteng Letkol\u00a0 Ahmad Husein dari Gubenur Ruslan Muljoharjo \u00a0pada tanggal\u00a0 20 Desember 1956<\/b> (Prof.H.Idris Djakfar,SH)yang melahirkan Pemerintah Revolusioner RI (PRRI).Peristiwa ini telah mempengaruhi konsentrasi pejuangan.Untuk menjaga kesatuan maka pada awal Januari 1957 dibentuk Badan Konggrees Rakyat Kerinci (BKRK) dan H.Muchtaruddin terpilih sebagai Ketua BKRK.<\/b><\/p>\n
H.Djafar Sidik Bakri ( DASIBA- Dalam Kehidupan dan Perjuangan 1926-1995) menyebutkan\u00a0 situasi politik didaerah Sumatera Tengah pada saat itu semakin gawat dengan terbentuknya \u00a0Dewan Banteng, setelah \u00a0Dewan Banteng dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein yang \u00a0juga dibelakangnya berdiri \u00a0Partai Masyumi dan PSI, maka kegiatan PKI Sumatera Tengah tetap dincar setiap saat,Setelah itu Partai Nasional Indonesia (PNI) juga menjadi inceran.Pada pertengahan bulan Maret 1957,terbetik berita dari Singapura \u00a0(sumber\u00a0 berasal dari wartawan Antara) ,bahwa Letnan \u00a0Kolonel Ahmad Husein berada di Singapura \u00a0dalam rangka droping senjata senjata dari Singapura untuk persiapan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Tengah<\/p>\n
Sekitar Pertengahan bulan Maret 1956,terdengar kabar Propinsi Sumatera Tengah bakal dijadikan 3 Daerah Propinsi yakni Propinsi Sumatera Barat,Propinsi Riau dan Propinsi Jambi, Dasiba <\/b><\/p>\n