Jakarta, Rabu 18 Februari 2026 — Pengurus Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) melakukan kunjungan strategis ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Presedium JKPI, Dr. (HC). dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) – Wali Kota Yogyakarta, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk penguatan agenda kota pusaka nasional dalam semangat simbiosis mutualisme.
Rakernas JKPI XII Ternate dan Fort to Fort Marathon
Pukul 11.30 WIB, rapat bersama Wamendagri dimulai dan dimoderatori oleh Direktur Eksekutif JKPI. Presentasi utama disampaikan oleh Wali Kota Ternate yang memaparkan kesiapan Kota Ternate sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) JKPI XII Tahun 2026. Mengusung tema “Ternate sebagai Epichentrum Rempah Dunia”, kota di Maluku Utara tersebut menyatakan kesiapan menyambut 78 anggota JKPI dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Wali Kota Ternate menjelaskan rangkaian agenda Rakernas, keunggulan warisan budaya Moloku Kie Raha, serta kekuatan sejarah rempah yang menjadikan Ternate simpul peradaban maritim dunia. Selain forum resmi Rakernas, akan digelar Nusa Raya Run 2026 Series bertajuk “Fort to Fort Marathon”, menghubungkan benteng-benteng historis sebagai lintasan lari budaya. Secara khusus, Wamendagri Bima Arya diundang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Paparan dilanjutkan secara berurutan oleh Wali Kota Banda Aceh, Wakil Wali Kota Ambon, Palembang, Semarang, Bandung, dan sejumlah kota anggota lainnya. Masing-masing menyampaikan program unggulan, usulan penguatan warisan budaya, serta agenda strategis daerah yang selaras dengan visi kota pusaka.
Sharing Cities dan Aglomerasi Budaya
Pengurus JKPI juga memaparkan program Sharing Cities dengan pendekatan Aglomerasi Budaya—sebuah gagasan untuk mengintegrasikan potensi tangible dan intangible heritage antar kota anggota dalam jejaring kolaboratif. Program ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya, sekaligus memperkuat identitas kota yang inklusif.
Selain itu, JKPI meminta dukungan terhadap pengajuan Songket sebagai Warisan Dunia (extension), sebagai upaya memperluas pengakuan internasional terhadap tradisi wastra Nusantara yang hidup di berbagai kota anggota.
Isu penting lainnya adalah perlunya regulasi nasional serta pembentukan lembaga atau badan khusus untuk penanganan risiko kebakaran bangunan cagar budaya. Dalam diskusi, disampaikan pembelajaran dari lahirnya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction pascakebakaran Shuri Castle (2019), serta tragedi kebakaran Notre-Dame Cathedral (2019) yang mendorong penguatan sistem mitigasi risiko warisan budaya di berbagai negara.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya memilah potensi yang paling aplikatif dan memiliki peluang keberhasilan tinggi. Setiap program, menurutnya, perlu dikaji secara mendalam agar dapat diukur secara realistis dan berdampak nyata.
Dalam forum tersebut, Wamendagri juga menyinggung penguatan City Gallery sebagai etalase perjalanan kota dan kepemimpinan daerah. Konsep City Gallery dinilai mampu merepresentasikan narasi sejarah kota secara ringkas, komunikatif, dan inklusif bagi masyarakat luas. Ia turut berbagi pengalaman perjalanan ke berbagai kota yang memiliki warisan budaya kuat dan mendorong transformasi menjadi kota inklusif berbasis identitas.
Diskusi Strategis di Kementerian Kebudayaan
Pukul 16.30 WIB, rombongan JKPI melanjutkan agenda ke Kementerian Kebudayaan. Rombongan disambut oleh Dirjen Pelestarian Warisan Budaya, Dr. Restu Gunawan. Diskusi awal berlangsung sambil menunggu kedatangan Menteri Kebudayaan Dr. Fadli Zon yang terjebak kemacetan.
Ketua Presedium JKPI kembali memaparkan agenda Rakernas Ternate, program Sharing Cities, pengajuan Songket (extension), serta kebutuhan sinergi dalam penguatan tata kelola warisan budaya. Dalam forum ini, peserta lebih banyak mendengarkan penjelasan Dirjen terkait mekanisme dan dinamika pengakuan UNESCO.
Beberapa kota Indonesia telah memperoleh pengakuan dunia, seperti Sawahlunto dan Yogyakarta dalam kategori tertentu, serta pengakuan sistem irigasi Subak di Bali sebagai Warisan Dunia. Dirjen juga menjelaskan bagaimana strategi aktivasi pasca-pengakuan UNESCO agar warisan budaya tetap hidup dan memberi manfaat ekonomi serta sosial.
Terkait pengajuan Songket sebagai extension, Staf Ahli Menteri Prof. Ismunandar menyampaikan bahwa Menteri Kebudayaan telah melakukan pendekatan diplomasi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI, guna membangun komunikasi dengan Malaysia—mengingat Songket telah lebih dahulu diakui UNESCO melalui Malaysia—untuk memungkinkan pengajuan sebagai warisan bersama.
Dr. Restu juga memaparkan program revitalisasi istana, keraton, museum, dan taman budaya yang tengah berjalan, serta pentingnya sinergi dengan JKPI dalam mengawal implementasinya.
Tak lama kemudian, Menteri Kebudayaan Dr. Fadli Zon tiba dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan akibat kemacetan. Menteri membuka ruang dialog dan meminta masukan langsung dari anggota JKPI. Dalam responsnya, Menteri menegaskan komitmen sinergi antara JKPI dan Kementerian Kebudayaan, termasuk dalam pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan dan juga adanya diskresi Presiden untuk penguatan ekosistem budaya nasional.
Menteri juga merespons positif usulan pembentukan badan/lembaga mitigasi risiko cagar budaya yang sejalan dengan prinsip Sendai Framework. Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke ruang tata pamer artefak dan ruang kerja Menteri, yang dirancang menyerupai museum dan ruang arsip, menghadirkan atmosfer kuat sebagai representasi institusi pelestarian warisan budaya nasional.
Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama antara JKPI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat tata kelola kota pusaka Indonesia secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.