Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran UNESCO dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, transformasi digital, serta tata kelola organisasi yang inklusif pada Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris.
Sidang yang dihadiri 58 negara anggota dewan eksekutif termasuk Indonesia membahas pandangan negara anggota terhadap beberapa isu strategis global yang dibahas pada Hari pertama sidang, Senin (12/10).
Budaya, Perubahan Iklim, dan Tantangan Kecerdasan Artifisial
Dalam pembahasan tersebut, Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa menekankan perlunya UNESCO bergerak dari komitmen normatif menuju implementasi melalui bantuan teknis, penguatan kapasitas, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan, khususnya bagi negara berkembang.
Indonesia menyoroti dua tantangan utama, yakni perubahan iklim dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
“Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 16 elemen warisan budaya takbenda yang telah diinskripsi UNESCO, Indonesia memahami bahwa perlindungan budaya membutuhkan kebijakan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan menempatkan masyarakat sebagai pusatnya,” ujar Satrya dalam keterangannya, seperti dikutip (13/10).
Dalam kesempatan tersebut Indonesia juga mengingatkan AI mengubah cara kebudayaan diciptakan, dilestarikan, dan disebarluaskan, sekaligus menghadirkan tantangan terhadap keragaman budaya, autentisitas, kekayaan intelektual, dan hak kreator.
“AI harus melayani kebudayaan, bukan mendefinisikan ulang identitas budaya tanpa partisipasi masyarakat pemiliknya,” tegasnya.
Transformasi Museum dan Pelestarian Warisan Budaya Hidup
Sementara dalam pembahasan Strategi Program Museum UNESCO 2027–2029, Indonesia mendukung pengembangan museum sebagai institusi pembelajaran, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan budaya.
Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk menciptakan pengalaman museum yang interaktif dan relevan bagi generasi muda, disertai penguatan kapasitas bagi negara berkembang.
Indonesia juga mengangkat konsep living museum, mengingat banyak tradisi dan sistem pengetahuan lokal di negara-negara Global South masih dipraktikkan masyarakat.
Sedangkan pada pembahasan hubungan budaya dan alam, Indonesia mencontohkan sistem Subak di Bali dan praktik Sasi di masyarakat pesisir sebagai bukti keterkaitan pengetahuan tradisional, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Pelestarian warisan budaya bukan hanya melindungi monumen atau benda bersejarah, tetapi juga memastikan tradisi hidup, pengetahuan lokal, dan praktik budaya terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar staf pengajar Komunikasi FISIP UNAIR ini.
Keterwakilan Asia-Pasifik dan Kesetaraan Gender di UNESCO
Selain agenda kebudayaan, Indonesia menyoroti pentingnya pemerataan keterwakilan geografis dan keseimbangan gender dalam struktur UNESCO.
Diplomat Indonesia yang menangani UNESCO, Sasi Hemawardhani, menyampaikan apresiasi atas perbaikan keterwakilan geografis dan peningkatan keseimbangan gender.
Namun, Indonesia menilai keterwakilan kawasan Asia-Pasifik masih perlu diperkuat karena kemajuan yang dicapai belum sepenuhnya kokoh.
“Indonesia mendorong strategi rekrutmen yang lebih terarah bagi negara-negara yang kurang terwakili (under-represented) maupun belum terwakili (non-represented), dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi,” tegas Sasi
Dalam kesempatan ini Indonesia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pembaruan kuota geografis akibat perubahan keanggotaan UNESCO.
Sejalan dengan komitmen terhadap tata kelola organisasi yang inklusif, Indonesia mendukung peningkatan keterwakilan perempuan pada jabatan senior dan menyatakan dukungan terhadap rancangan keputusan terkait.
Sebagai gambaran, berdasarkan laporan UNESCO per Juni 2024, sebanyak 81 persen negara anggota telah terwakili dalam struktur kepegawaian yang dihitung berdasarkan distribusi geografis, masih di bawah target 85 persen.
Pada periode yang sama, keterwakilan Asia-Pasifik pada jabatan Direktur ke atas yang termasuk pos geografis mencapai 17 persen atau 11 dari 63 pejabat.
Sementara dari aspek kesetaraan gender, perempuan menduduki 44 persen jabatan Direktur ke atas, meningkat dari 41 persen pada Juli 2023. Pada jenjang manajemen, keterwakilan perempuan mencapai 43 persen.
Data tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus pentingnya menjaga keberlanjutan pemerataan geografis dan keseimbangan gender pada jenjang kepemimpinan UNESCO.
Melalui berbagai intervensi tersebut, Indonesia menegaskan efektivitas UNESCO tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga implementasi yang terukur, pemerataan manfaat bagi negara anggota, dan keterwakilan yang lebih adil dalam organisasi.
Sumber: Metrotvnews
Menyelamatkan Warisan Budaya dengan Sains dan Teknologi
oleh
I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa
Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO dan Staf Pengajar Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga
Bagaimana jika suatu hari relief Borobudur semakin sulit dibaca karena pelapukan batu?
Bagaimana jika batik tetap mendunia, tetapi pembatiknya semakin berkurang, bahan bakunya sulit diperoleh?
Atau bagaimana jika Subak Bali tetap dikagumi wisatawan, sementara petaninya meninggalkan sawah karena tidak lagi menguntungkan?
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak cukup dijawab dengan memperbanyak festival, memperbaiki museum, atau menambah daftar warisan budaya. Kita membutuhkan pertemuan kebudayaan, sains, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada hari pertama Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Oktober 2026, tiga dokumen membahas strategi museum, hubungan budaya dan alam, serta pelestarian warisan budaya menghadapi globalisasi dan perubahan iklim. Ketiganya menegaskan perlunya pendekatan lintas disiplin, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Bagi Indonesia, pesan tersebut sangat relevan.
Generasi Digital dan Etika AI
Indonesia memiliki modal demografis besar. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis BPS pada 2026 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Generasi Z mencakup 24,93%, sementara kelompok pasca Gen Z mencapai sekitar 19,65%. Artinya, sekitar 44,6% penduduk Indonesia berasal dari kedua kelompok generasi tersebut. Mereka merupakan generasi yang akan menentukan apakah warisan budaya Indonesia tetap hidup atau perlahan kehilangan relevansi.
Strategi Museum UNESCO 2027-2029 mendorong museum menjadi institusi yang berpusat pada masyarakat, memanfaatkan ethical AI, transformasi digital, dan keterlibatan generasi muda. Indonesia perlu memanfaatkan pendekatan tersebut. Museum tidak cukup hanya menampilkan artefak dan keterangan panjang. Teknologi memungkinkan pengalaman interaktif melalui pemodelan tiga dimensi, augmented reality, permainan edukasi, maupun penjelasan berbasis artificial intelligence atau akal imitasi (AI). Bayangkan generasi muda menjelajahi sejarah Borobudur secara virtual, memahami filosofi batik melalui permainan digital, atau mempelajari pengetahuan tradisional lewat teknologi interaktif. UNESCO sendiri sudah menginisiasi Museum Virtual for Stolen Artefacts serta VR technology untuk Piramida di Mesir.
Namun AI juga membawa tantangan etika. Termasuk interpretasi sejarah yang keliru, penggunaan ekspresi budaya tanpa persetujuan komunitas, dan representasi digital yang mengaburkan keaslian budaya. Karena itu, transformasi digital harus berjalan bersama literasi etika AI. Teknologi bukan sekadar membuat budaya terlihat modern, melainkan membantu generasi muda memahaminya secara bertanggung jawab. Hingga kini, Indonesia belum memiliki pondasi hukum yang cukup kuat untuk menjadi sistem tata kelola AI di Indonesia.
Warisan Dunia Menghadapi Krisis Iklim
Tantangan berikutnya adalah perubahan iklim dan bencana alam. Indonesia memiliki sepuluh situs Warisan Dunia UNESCO yang menghadapi risiko lingkungan berbeda. Borobudur dan Prambanan, misalnya, memerlukan pengelolaan terhadap pelapukan material, perubahan kondisi lingkungan, dan risiko geologi. Sementara itu, warisan alam seperti Hutan Hujan Tropis Sumatra menghadapi tekanan ekologis, termasuk degradasi habitat dan perubahan lingkungan. Di sisi lain, posisi gegrafis Indonesia yang dikenal sebagai Rings of Fire juga merupakan tantangan tersendiri, belum lagi ditambah potensi-potensi bencana alam sebagai konsekuensi perubahan iklim yang sudah terasa nyata di seluruh dunia.
Dokumen UNESCO yang hari ini dibahas mengenai pelestarian warisan budaya dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim menekankan perlunya memasukkan penilaian risiko iklim ke dalam pengelolaan warisan budaya. Indonesia perlu menerjemahkannya melalui pemetaan risiko, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, serta prosedur penyelamatan warisan ketika bencana terjadi. Data meteorologi, hidrologi, geologi, dan penginderaan jauh dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Pendekatan tersebut juga harus melibatkan masyarakat lokal, karena mereka memiliki pengetahuan lingkungan yang diwariskan antar generasi.
Ketika Sain Bertemu Budaya
Tantangan ketiga berkaitan dengan keterlibatan ilmuwan dalam pelestarian budaya. Borobudur merupakan contoh nyata. Pelestarian relief batu membutuhkan penelitian mengenai kelembapan, air, mineral, mikroorganisme, dan proses pelapukan. Teknologi pemindaian tiga dimensi dan analisis citra dapat membantu mendokumentasikan perubahan kondisi relief. Namun intervensi konservasi harus didasarkan pada pengujian ilmiah agar tidak menghilangkan keaslian maupun Outstanding Universal Value (OUV), nilai universal luar biasa yang mendasari pengakuan Warisan Dunia.
Persoalan lain dihadapi batik Indonesia. Batik telah menjadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO sejak 2009. Namun keberlanjutannya menghadapi dua tantangan sekaligus: material dan manusia. Menurut Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), jumlah perajin batik menurun dari sekitar 151.000 orang pada 2020 menjadi 101.000 orang pada 2024, atau berkurang sekitar sepertiganya. Angka tersebut mencakup perajin batik secara umum, tetapi menjadi peringatan mengenai regenerasi keterampilan, terutama batik tulis yang membutuhkan ketekunan dan waktu pembelajaran panjang.
Dari sisi material, bahan malam batik menggunakan campuran gondorukem, getah damar, lilin lebah, parafin, dan bahan lainnya. APPBI juga menyoroti ketidakstabilan harga serta ketersediaan bahan baku industri batik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian tentang alternatif bahan malam, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan yang pasokannya rentan. Penelitian UGM beserta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik pada tahun 2023 menunjukkan potensi penggunaan malam bekas dan minyak jelantah sebagai bagian dari formulasi malam batik daur ulang. Saya yakin, perguruan tinggi di Indonesia dan juga BRIN memiliki kemampuan untuk menemukan solusi dari masalah ini.
Demikian pula Subak Bali. Sistem pengairan tradisional yang menjadi Warisan Dunia sejak 2012 ini merupakan perpaduan pengetahuan ekologis, organisasi sosial, spiritualitas, dan teknologi pertanian. Namun Subak menghadapi tekanan alih fungsi lahan, pembangunan pariwisata, dan persoalan pendapatan petani. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar bagaimana mempertahankan sawah, melainkan bagaimana membuat petani tetap memperoleh manfaat finansial dari sistem yang mereka jaga. Penelitian pertanian, ekonomi, dan hidrologi dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan air, serta pengembangan wisata berbasis komunitas dengan pembagian manfaat yang lebih adil. Intervensi pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan para petani menjadi sangat penting. Pelestarian yang tidak memberikan kesejahteraan kepada penjaganya sulit bertahan dalam jangka panjang.
Catatan penting pada hari pertama sidang Dewan Eksekutif Unesco ini juga merefleksikan pekerjaan rumah kita. Masa depan warisan budaya Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan peninggalan masa lalu, tetapi juga oleh keberanian menggunakan ilmu pengetahuan masa kini. Teknologi harus mendekatkan generasi muda kepada budaya. Sains harus membantu warisan budaya bertahan menghadapi krisis iklim. Dan pelestarian harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang menjaganya. Ini artinya pendekatan dan kerja intersektoral menjadi sangat penting. Termasuk, seringkali yang paling sulit adalah menghilangkan egosektoral yang harus kita akui masih sangat dominan. Karena tanggung jawab besar sudah menanti. Warisan budaya tidak cukup hanya selamat sebagai benda. Ia harus tetap hidup bersama manusia yang mewarisinya.
Sumber: cakrawarta