Oleh. Rinto Taib, M.Si
(Peserta Seleksi & Tim Perumus Sejarah Lahirnya Kota Ternate)
Institusi pemerintahan daerah atau lembaga birokrasi lokal ketika diungkapkan maka pikiran dan pandangan orang akan mengarah pada sebuah lembaga/institusi yang didalamnya terkandung mereka yang dikenal birokrat atau PNS/ASN, mereka yang bersumpah untuk setia pada cita-cita Pancasila dan konstitusi negara UUD, setia menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai sebuah institusi, birokrasi dapat dipahami melalui berbagai perspektif melintasi perjalanan waktu yag panjang seiring perjalanan peradaban manusia dari era klasik hingga modern. Seorang ekonom melihat lembaga ini sebagai sebuah organisasi resmi negara yang memiliki wewenang untuk turut mengatur roda ‘capital” guna tercapai kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan lain, seorang politisi plus aktivis melihatnya sebagai sarana sirkulasi dan akomodasi kepentingan belaka. Lain halnya seorang akademisi yang melihatnya sebagai sebuah “ranah ideal” dalam hal mana manajemen SDM dipertaruhkan untuk mengelola semua kategori potensi yang tersedia secara efektif, efisien, dan professional. Telah banyak pakar yang berbicara dan menulis akan hal tersebut, bagaimana sebuah lembaga birokrasi menuju pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa seraya mengedepankan aspek pelayanan prima dan berkualitas.
Secara jujur harus diakui bahwa banyak persoalan sekitar kita telah menjadi tontonan murahan yang dipraktekkan oleh para birokrat kita, mulai dari persoalan rendahnya kualitas SDM, kedisiplinan, hingga moralitas kekuasaan yang terkadang dipandang bermasalah bagi sebagian kalangan, meskipun yang demikian itu bukanlah yang mendominasi. Jika kita berkaca dari pengalaman Jepang di dalam upaya membangun negerinya setelah diluluhlantakan kedua kota yakni Hirosima dan Nagasaki oleh pasukan tentara Sekutu kala itu, maka satu kata kunci yang kita semua telah mengetahuinya yaitu “pendidikan” dan dalam perkembangannya Jepang dimasa kini, kebudayaan merupakan kunci keberhasilan.
Dalam konteks realitas yang dialami Jepang diatas patut dijadikan pelajaran berharga dalam memilih pemimpin yang mana dipundaknya kita menggantungkan harapan demi masa depan bangsa dan masyarakat daerah ini. Dalam mempromosikan jabatan struktural, tak pernah lepas dari berbagai indikator manajerial terutama mereka yang memiliki kemampuan SDM memadai, bukannya sekedar karena pertimbangan “koncoisme” dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini pula dalam tanggkapan media cetak lokal belakangan ini (baca Beda Pendapat DPRD Terkait JPT). Pemberitaan ini pula menjadi sebuah bahan menarik bagi peserta seleksi untuk job target Sekretaris DPRD yang dijadikan sebagai bahan analisa dan studi kasus yang menarik.
Lain halnya dengan job target bagi para calon kepala Dinas Kebudayaan, meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan warisan budaya merupakan isu pokok yang diperbincangkan baik pada saat writing case analysis (penulisan makalah) maupun oral presentation (wawancara) dari para asesor maupun Pansel. Memecahkan persoalan aktual dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman, peguasaan dan implementasi visi misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan maupun manajerial kepemipinan serta kemaampuan membangun jaringan (kolaborasi). Ketiga hal yang kami sebutkan tersebut merupakan hal prinsip yang mutlak dimiliki oleh setiap peserta seleksi JPT Pratama yang berjumlah 28 orang dengan job target berjumlah 7 (tujuh) OPD.
Banyak pelajaran dan pengalaman yang didapat selama mengikuti tahapan proses seleksi berlangsung diantara para peserta, antara lain tentang integritas, kerja sama, isu dan praktek pelayanan publik, interaksi dan komunikasi antara sesama, pengembangan dan pematangan mental maupun kemampuan dalam pengambilan keputusan. Tentu semua ini merupakan standar yang diperlukan dari setiap peserta seleksi yang bisa dipahami oleh masing-masing peserta seleksi namun bimbingan dan arahan dari para asesor dan Pansel serta kecekatan Kepala BKPSDMD kota Ternate serta jajarannya selama tahapan seleksi tersebut dilaksanakan memberikan pelayanan prima bagi para peserta.
Melalui proses seleksi ini, para peserta yang berjumlah 28 orang tersebut dengan sasaran target JPT Pratama Kota Ternate yang hanya berjumlah 7 OPD melalui tahapan penting sebelum dipilih dan seterusnya dilantik oleh kepala daerah dalam hal ini adalah Wali Kota Ternate sesuai jadwal yang direncanakan nanti. Ke-28 orang tersebut seolah dididik sebelum diantik setelah terpilih untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan, Perikanan dan Kelautan, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Sekretaris DPRD. Proses seleksi ini menggunakan metode Assesment Center dengan alat ukur, Writing Case Analisys, Oral Presentation, Leader Group Discussion, Inbox Exercise dan Competency Based Interview yang dilaksanakaan sejak Senin, (20/12/21) hingga Sabtu (25/12/21) akhir pekan lalu.
Semoga yang terpilih dan kemudian dilantik siapapun dari ke-28 peserta seleksi tersebut dapat melaksanakan amanah sesuai tugas yang diamanahkan dalam memajukan Kota Rempah dibawah visi Menuju Ternate Andalan. Melalui kesempatan ini pula secara pribadi maupun mewakili Tim Perumus Sejarah Lahirnya Kota Ternate tak lupa untuk mengucapkan Selamat merayakan hari jadi Ternate yang ke- 771 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Semoga sukses menyertai kita semua.