Ternate : Kementerian Agraria dan Tara Ruang (ATR) melalui Direktorat Penataan Ruang dan Kawasan bertempat di Aula Sekretariat Kantor Walikota Ternate, melakukan penandatanganan komitmen penataan ruang kewasan Moloku Kie Raha yang melibatkan BPN serta empat kabupaten/kota yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Selatan, yang dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif JKPI, Nanang Asfarial, yang juga dihadiru oleh Sultan Tidore, Husain Syah.
Penandatanganan Komitmen bersama tersebut merupakan bentuk dukungan empat kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara untuk menjadikan empat kesultanan Moloku Kie Raha yang pernah Berjaya di masa lalu sebagai World Heritage atau Warisan Dunia.
Walikota Ternate, Burhan Abdurahman dalam kesempatan tersebut mengatakan, beberapa waktu lalu Pemkot Ternate telah melakukan langkah langkan untuk menjadikan Ternate sebagai Kota Warisan Dunia. Namun, ada pertimbangan lain dari Kementerian Pekerjaan Umum pada saat itu yang kini menjadi wewenangnya Kementrian ATR, maka digabungkan empat kesultanan tersebut yang memiliki keterkaitan dan kesemaan budaya, dijadikan satu paket yaitu Moloku Kie Raha menjadi Warisan Dunia.
“Dengan penandatanganan komitmen bersama ini akan menjadi satu pekerjaan besar yang nantinya akan berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat di 4 daerah ini, karna setelah penandatanganan komitmen ini akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yang akan melibatkan beberapa Kementrian terkait,” ungkap Burhan.
Sementra, Direktur Penataan Ruang dan Kawasan Kementerian ATR, Dony Janarto Widianto, pada kesempatan yang sama kepada RRI menuturkan, pihaknya sejak tahun lalu telah melakukan upaya untuk peningkatan kualitas tata ruang yang menjadi empat hal penting seperti tinjauan kewilayahan dan tata ruang, menata kawasan, menyiapkan keberlanjutan dari program ini dan aspek kelembagaan yakni kerjasama dan kolaborasi multi pihak.
“Setelah penandatanganan kominmen antara Kabupaten/Kota yang terlibat, juga akan kita lakukan dengan beberapa Kementrian terkait yang difasilitasi oleh Menko PMK Di Jakarta,” tuturnya.
Ditambahkan Dony Janarto, pihaknya juga selain akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan beberapa pihak dan narasumber multi pihak, juga akan melakukan ekspedisi mini di Ternate, Tidore dan Halmahera Barat.
“Ekspedisi mini ini untuk memetakan potensi wisata sejarah local yang kita angkat untuk mempersiapkan dokumentasi awal untuk penataan kawasan sebelum di dorong menjadi warisan dunia, dan ini tentu tidak mudah karna perjalanannya panjang, sehingga kami perlu menyiapkan tidak hanya di pusat tapi di lokal khususnya teman teman di perguruan tinggi untuk secara konsisten bisa menjaga keberlanjutannya,” ungkapnya.
Secara terpisah, Bupati Halmahera Barat Danny Missy juga mengatakan, upaya menyatukan empat kesultanan Moluku Kie Raha telah menjadi pemikitran pihaknya sejak awal, dan telah dituangkan dalam tema Festival Teluk Jailolon (FTJ) beberapa waktu lalu.
“Dengan adanya penandatanganan komitmen ini, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sangat mendukung itu dan kami akan melakukan terobosan lain yang mampu mengangkat harkat dan martabat Moloku Kie Raha di mata dunia,” ungkap Danny.
Ungkapan yang sama juga disampaikan Walikota TIdore Kepulauan, Ali Ibrahim. Dikatakannya, dengan komitmen bersama ini dapat membangkitkan kembali masa kejayaan Sultan di Bumi Moloku Kie Raha, khususnya Sultan Nuku.
“Kami berharap dengan kerja sama ini ada manfaatnya bagi masyarakat di bidang kebudayaan dan ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahtraan mereka,” tutup Ali Ibrahim. (Zakii Nino/HF)
rri.co.id